Templat:Pd-idgov: Perbedaan antara revisi

(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)

Baris 2:

|-

|

[[Berkas: Bendera Negara Indonesia.svg|90px|link=|alt=Domain Publik]]

</div>

Karya ini merupakan produk atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh '''Pemerintah Republik Indonesia''' dan berada di dalam '''Domain Publik'''.

</p>

[[Berkas:PD-icon.svg|90px|link=|alt=Domain Publik]]<br>

[[Berkas: PD-icon.svg|90px|link=|alt=Domain Publik]]<br>

<small style="font-weight:bold; color:#000;">DOKUMEN RESMI PEMERINTAH RI</small>

</div>

<p>

Berkas ini dikategorikan sebagai domain publik ~~berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku~~

Berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, Berkas ini dikategorikan sebagai domain publik karena berkas ini merupakan Karya Pemerintah Republik Indonesia.

* '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Karya Pemerintah Republik Indonesia ~~(pd-idgov)]'''~~.

</p>

<p>

'''Implikasi Status Hukum Ini:'''

* ~~'''Bebas Hak Cipta Resmi''' –~~ Berdasarkan perundang-undangan hak cipta di Indonesia, dokumen resmi negara, undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, pidato resmi kenegaraan, dan dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tidak dilindungi oleh hak cipta atau dikecualikan dari perlindungan eksklusif.

* Berdasarkan perundang-undangan hak cipta di Indonesia, dokumen resmi negara, undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, pidato resmi kenegaraan, dan dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tidak dilindungi oleh hak cipta atau dikecualikan dari perlindungan eksklusif.

* ~~'''Pemanfaatan Tanpa Batas''' –~~ Anda bebas menyalin, menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dokumen atau materi resmi pemerintah ini untuk berbagai keperluan, termasuk komersial, tanpa memerlukan izin khusus dari instansi pembuatnya.

* Anda bebas menyalin, menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dokumen atau materi resmi pemerintah ini untuk berbagai keperluan, termasuk komersial, tanpa memerlukan izin khusus dari instansi pembuatnya.

* ~~'''Atribusi Instansi''' –~~ Meskipun bebas dari jeratan hukum hak cipta, penyebutan sumber instansi atau lembaga pemerintah yang menerbitkan dokumen ini sangat dianjurkan secara etika administratif dan akademis.

* Meskipun bebas dari jeratan hukum hak cipta, penyebutan sumber instansi atau lembaga pemerintah yang menerbitkan dokumen ini sangat dianjurkan secara etika administratif dan akademis.

</p>

</div>

@@ Baris 2: / Baris 2: @@
 |-
 |
-<div style="border:10px solid #ccc; padding:20px; background-color:#fff; border-radius:15px; width:100%; box-sizing:border-box; word-wrap:break-word;">
+<div style="border:10px solid #ccc; padding:20px; background-color:#fff; border-radius:15px; width:100%; box-sizing:border-box; word-wrap:break-word;"><div style="text-align: right; margin-bottom:1.5em;">
+[[Berkas: Bendera Negara Indonesia.svg|90px|link=|alt=Domain Publik]]
+</div>
 <p style="font-size:1.1em; margin-bottom:1em; text-align:center;">
 Karya ini merupakan produk atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh '''Pemerintah Republik Indonesia''' dan berada di dalam '''Domain Publik'''.
 </p>
 <div style="text-align:center; margin-bottom:1.5em;">
-[[Berkas:PD-icon.svg|90px|link=|alt=Domain Publik]]<br>
+[[Berkas: PD-icon.svg|90px|link=|alt=Domain Publik]]<br>
 <small style="font-weight:bold; color:#000;">DOKUMEN RESMI PEMERINTAH RI</small>
 </div>
 <p>
-Berkas ini dikategorikan sebagai domain publik berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku
+Berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, Berkas ini dikategorikan sebagai domain publik karena berkas ini merupakan Karya Pemerintah Republik Indonesia.
-* '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Karya Pemerintah Republik Indonesia (pd-idgov)]'''.
 </p>
 <p>
 '''Implikasi Status Hukum Ini:'''
-* '''Bebas Hak Cipta Resmi''' – Berdasarkan perundang-undangan hak cipta di Indonesia, dokumen resmi negara, undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, pidato resmi kenegaraan, dan dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tidak dilindungi oleh hak cipta atau dikecualikan dari perlindungan eksklusif.
+* Berdasarkan perundang-undangan hak cipta di Indonesia, dokumen resmi negara, undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, pidato resmi kenegaraan, dan dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tidak dilindungi oleh hak cipta atau dikecualikan dari perlindungan eksklusif.
-* '''Pemanfaatan Tanpa Batas''' – Anda bebas menyalin, menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dokumen atau materi resmi pemerintah ini untuk berbagai keperluan, termasuk komersial, tanpa memerlukan izin khusus dari instansi pembuatnya.
+* Anda bebas menyalin, menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dokumen atau materi resmi pemerintah ini untuk berbagai keperluan, termasuk komersial, tanpa memerlukan izin khusus dari instansi pembuatnya.
-* '''Atribusi Instansi''' – Meskipun bebas dari jeratan hukum hak cipta, penyebutan sumber instansi atau lembaga pemerintah yang menerbitkan dokumen ini sangat dianjurkan secara etika administratif dan akademis.
+* Meskipun bebas dari jeratan hukum hak cipta, penyebutan sumber instansi atau lembaga pemerintah yang menerbitkan dokumen ini sangat dianjurkan secara etika administratif dan akademis.
 </p>
 </div>

Templat:Pd-idgov: Perbedaan antara revisi

Admin (bicara | kontrib)